PNPM Mandiri 2009 Baru Terserap Rp 149 Miliar

Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Luncuran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) tahun anggaran 2009 total sejumlah Rp339 miliar, baru terserap Rp149,4 miliar, atau 44%-nya. Padahal sisa waktu yang tersedia untuk penyerapan DIPA luncuran tinggal 28 hari. DIPA luncuran merupakan dokumen anggaran yang belum terserap selama tahun anggaran 2008 untuk dilaksanakan ditahun ini. Penyerapan DIPA luncuran dilaksanakan bulan Pebruari sampai dengan April 2009.

“Kami melalui Tim Pengendali PNPM Mandiri akan memantau secara intensif untuk memastikan DIPA Luncuran dapat dilaksanakan secara maksimal,” kata Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Sujana Royat, di Jakarta.

Menurut Sujana, untuk mempercepat penyerapan DIPA luncuran Kementerian Kesra telah mengirim surat kepada kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat pembentukan Satker dan mobilisasi fasilitator untuk program-program PNPM Mandiri.

DIPA luncuran tersebut berbentuk dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan untuk PNPM Perdesaan sebesar Rp124,70 miliar, PNPM Perkotaan Rp24,31 miliar, dan PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus Rp190 miliar.

Hingga 20 Maret 2009, DIPA luncuran yang baru terserap di PNPM Perdesaan mencapai Rp102.399 miliar atau 82,12%. Untuk PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus, hingga 25 Maret 2009, anggaran yang terserap sebesar Rp47 miliar atau 24,74%. Sedangkan PNPM Perkotaan hingga saat ini masih belum terserap sama sekali.

Menurut Sujana, lambatnya penyerapan tersebut disebabkan dikarenakan pembentukan satuan kerja (Satker) yang terlambat, khususnya untuk PNPM Perdesaan dan PNPM Perkotaan.

Akan tetapi, lanjut Sujana, untuk PNPM Perdesaan masalah tersebut saat ini sudah diselesaikan. Untuk PNPM Perkotaan, masih ada kendala karena Satker yang ditetapkan baru 150 dari 187 Satker yang dibutuhkan. Sedangkan 150 Satker yang sudah ditetapkan masih menunggu petunjuk pelaksana DIPA luncuran dari Dirjen Cipta Karya.

Untuk PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus, menurut Sujana, pada awalnya mengalami keterlambatan pada 3 provinsi yaitu Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara yang wilayahnya sulit dijangkau karena memiliki banyak pulau.

Keterlambatan tersebut, umumnya disebabkan oleh faktor cuaca dan gelombang laut yang tinggi sehingga menghambat mobilitas para konsultan/fasilitator. Oleh karena cuaca saat ini sudah mulai bersahabat para konsultann/fasilitator sudah memulai pelaksanaan DIPA luncuran sejak 2 minggu lalu. (Sumber: www.kabarindonesia.com, edisi 07 April 2009 oleh Kunto Prastowo; Firstavina) Lihat Sumber aslinya Klik disini